Ngawinews.com, Ngawi — Pemerintah Kabupaten Ngawi bersama Program I-SEE menyelenggarakan diskusi publik lintas sektor yang membahas peningkatan akses layanan kesehatan mata yang inklusif dan berkelanjutan. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Kesenian Kabupaten Ngawi pada Rabu, 4 Juni 2025.
Diskusi ini mengusung tema “Mendorong Kebijakan Layanan Kesehatan Mata yang Komprehensif dan Inklusif dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)”. Acara dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, media lokal, serta lembaga sosial.
Dalam sesi diskusi, para peserta menyoroti pentingnya kebijakan kesehatan mata yang tidak hanya menyeluruh, tetapi juga menjangkau kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan mata yang layak.
Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Ngawi dan Yayasan Paramitra Indonesia tampil sebagai narasumber utama. Kedua organisasi ini menekankan peran penting media dan organisasi sosial dalam mengedukasi masyarakat dan mendorong kebijakan publik yang lebih berpihak.
Ketua SMSI Ngawi, Kundari Pri Susanti, menegaskan bahwa media memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran publik.
“Media tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran publik. Saat ini, banyak masyarakat masih belum menyadari pentingnya menjaga kesehatan mata, padahal angka gangguan penglihatan di Jawa Timur sudah menyentuh 400 ribu kasus,” ungkap Kundari.
Kundari Pri Susanti Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Ngawi
Ia juga menambahkan bahwa media harus turut mendorong pengambil kebijakan agar memperluas layanan kesehatan mata, terutama bagi masyarakat prasejahtera.
“Media memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong pemerintah daerah memperluas akses layanan kesehatan mata, khususnya bagi warga dengan keterbatasan ekonomi dan edukasi,” lanjutnya.
Direktur Yayasan Paramitra Indonesia, Aisah Sugianti, menggarisbawahi beberapa tantangan utama dalam pelayanan kesehatan mata, khususnya tingginya kasus katarak di masyarakat.
Aisah Sugianti, Direktur Yayasan Paramitra Indonesia
“Katarak menjadi gangguan mata yang paling umum, namun masih banyak warga yang ragu menjalani operasi meski sudah ditanggung BPJS,” jelas Aisah.
Selain itu, Aisah menyoroti rendahnya pemahaman masyarakat serta pengaruh budaya yang cenderung lebih mempercayai pengobatan tradisional dibanding medis. Untuk itu, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor.
“Kami percaya kerja sama antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kementerian Agama, dan tokoh masyarakat sangat penting agar informasi dapat tersampaikan secara menyeluruh,” ujarnya.
Yayasan Paramitra juga telah melakukan edukasi kepada lebih dari 1.200 kader posyandu guna menyampaikan informasi yang tepat terkait operasi katarak.
“Kami ingin memastikan informasi yang benar sampai ke masyarakat, sehingga tidak ada lagi keraguan untuk mendapatkan layanan medis,” tambah Aisah.
Diskusi publik ini diharapkan menjadi langkah awal menuju kebijakan daerah yang lebih inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan. Masyarakat pun diharapkan mendapatkan informasi yang akurat serta akses layanan kesehatan mata yang adil, aman, dan berkualitas. (HAR)
